Gerakan Islam Menjelang Kemerdekaan RI

Gerakan pembaharuan Jamaluddin al-Afghani (1897) yang menekankan solidaritas Pan Islam dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa, dengan kembali kepada Islam dalam suasana secara ilmiah  dimodernisasi dari timur tengah memberikan pengaruh besar terhadap gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Kebangkitan Islam membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan, seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor (1909), Persyarekatan Ulama’ di Majalengka, Jawa Barat 1911, Muhammadiyah di Yogyakarta 1912, Persatuan Islam (Persis) di Bandung 1920, Nahdlatul Ulama’ (NU) di Surabaya 1926 dan lain-lain. Nasionalisme dalam pengertian politik muncul setelah H. Samanhudi menyerahkan tampuk pimpinan SDI pada bulan Mei 1912 kepada HOS Tjokroaminoto yang mengubah nama dan sifat organisasi serta memperluas ruang geraknya.

Dengan demikian terdapat tiga kekuatan politik yang mencerminkan tiga aliran ideologi : Islam, komunisme dan nasionalis sekuler.

Ketiga aliran tersebut terlibat dalam konflik yang cukup keras. Namun PKI hanya terlibat dalam waktu yang sangat singkat., karena pemberontakannya di Jawa Barat 1926 dan di Sumatra Barat 1927 menyebabkan pemerintahan Belanda menyatakannya sebagai partai terlarang dan mengasingkan tokoh-tokohnya ke Digul. Jepang berusaha mengakomodasi dua kekuatan, Islam dan Nasionalis Sekuler. Oleh karena itu jika organisasi non keagamaan dibubarkan, organisasi-organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah, NU dan kemudian Persyarikatan Ulama’ Majalengka,  juga Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang kemudian dilanjutkan dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) diperkenankan kembali meneruskan kegiatannya.  Bagi golongan nasionalis dibentuk lembaga-lembaga baru, seperti Gerakan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia)yang didirikan pada bulan Maret 1943. Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan mengeluarkan maklumat Gunseikan  nomer 23/29 April 1945. Tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Keanggotaan BPUPKI didominasi oleh golongan nasionalis sekuler yang ketika itu lazim disebut golongan kebangsaan. Soekarno mencetuskan ide pancasilanya di dalam badan ini, meskipun didalam rumusan pancasilaitu terdapat prinsip ketuhanan, tetapi negara pada dasarnya dipisahkan dari agama.

Setelah itu dialog resmi ideologis antara dua golongan terjadi terbuka dalam suatu forum. Dalam forum ini membahas tentang preambul UUD. Lima yang mewakili golongan nasionalis sekuler (Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, dan Subardjo) dan empat orang lain mewakili Islam (Abdul Kahar Muzakir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosujoso). Kompromi yang dihasilkan panitian ini disebut dengan Piagam Jakarta.pada prinsip ketuhanan terdapat anak kalimat“dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. BPUPKI ditingkatkan menjadi Paniti Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan ditunjuk ketuanya Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomer 56 Jakarta, Soekarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia.